Cek Penyaluran Bansos di Pandeglang, Ketua Komisi VIII DPR Puji Kinerja Anggaran Kemensos

Cek Penyaluran Bansos di Pandeglang, Ketua Komisi VIII DPR Puji Kinerja Anggaran Kemensos

PANDEGLANG (13 Oktober 2020) - Komisi VIII DPR RI beserta perwakilan Kementerian Sosial melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Senin (12/10).

 

Kunjungan dilakukan di Kantor Bupati Pandeglang dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pandeglang.


Dalam laporan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 2019 - 2020, terdapat program-program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan di kabupaten ini. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Tahun 2020, PKH untuk Kabupaten Pandeglang bersumber dari dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp157,6 miliar disalurkan untuk 76.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 5.301 KPM di antaranya telah graduasi mandiri.

 

Selain itu, Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Program Sembako tahun 2020 bersumber dari dana APBN Rp168,1 miliar dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Rp66,5 juta. Total anggaran Rp168,2 miliar disalurkan untuk 115.457 KPM di Kabupaten Pandeglang.

 

Adapun dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, saat ini Pemerintah Pusat tengah melaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kabupaten Pandeglang. Tercatat higga 2 Oktober, BSB di kabupaten ini telah telah terdistribusi kepada 13.342 KPM atau sebanyak 26.684 karung (17,5%).

 

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah dan sedang melaksanakan berbagai program seperti Bantuan Sosial Sembako (BSS), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako dan program Bantuan Sosial Beras (BSB) sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19.

 

Dalam sambutan acara, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengatakan bahwa untuk penyaluran bansos penanganan dampak pandemi Covid-19 haruslah tepat sasaran dan tepat guna.

 

"Dinas Sosial perlu selalu melakukan cek ulang data kepada masyarakat agar sampai ke benar-benar yang membutuhkan," ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga mengapresiasi serapan anggaran Kementerian Sosial dalam upaya penanganan dampak Covid-19.

 

"Dari pantauan kami, baik secara langsung (ke Kementerian Sosial) maupun di lapangan, hasil serapan Kemensos sudah sangat bagus. Walaupun masih ada kekurangan, misalnya ada data beberapa yang tidak tepat sasaran, ya itu mejadi bagian evaluasi kita," ungkap Yandri.

 

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSKKM) Kemensos, Serimika BR. Karo; Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily; Laksdya TNI (Purn), Moekhlas Sidik; Plt. Bupati Pandeglang, Kadinsos, Badan Pengelola Keuangan Haji, Kakankemenag Pandeglang dan anggota lainnya.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI


Penulis :
Tutik Inayati

Bagikan :